Utang Indonesia Relatif Kecil
Bank Dunia menulis hutang pemerintahan Indonesia (tiada BUMN serta swasta) relatif kecil dibanding dengan beberapa negara berpenghasilan kecil serta menengah yang lain. Yaitu 29,8 % di Desember 2019.
Ini dimuat dalam laporan berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 di 12 Oktober 2020. Laporan itu berisi data serta riset status hutang negara di dunia.
“Selain itu, susunan ULN Indonesia terus dikuasai ULN berjangka panjang yang mempunyai pangsa 88,8 % dari keseluruhan ULN. Pemerintahan mengurus hutang dengan konsep kehati-hatian (pruden) serta terarah (akuntabel),” kata Puspa.
Mengacu di publikasi bersama-sama Kemenkeu serta BI, yakni Statistik Hutang LN Indonesia (SULNI), hutang LN Indonesia terbagi dalam ULN Pemerintahan Pusat, BUMN serta Swasta. Status ULN Pemerintahan Pusat sampai Desember 2019 sebesar USD 199,88 miliar atau cuman 49 % dari keseluruhan ULN Indonesia.
“Pemerintahan terus bekerjasama, dalam ini dengan Bank Indonesia untuk mengawasi perubahan hutang luar negeri serta memaksimalkan peranannya dalam memberikan dukungan pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi efek yang bisa memengaruhi kestabilan perekonomian,” kata Puspa.
Awalnya, Bank Dunia memaparkan, Indonesia termasuk juga ke 10 negara di dunia dengan hutang luar negeri yang banyaknya paling besar.
Hal itu diterangkan dalam laporan Bank Dunia bertopik International Debt Statistics (IDS) 2021.
Dengan detil, Indonesia mempunyai jumlah hutang yang terus bertambah setiap tahunnya.
Mencuplik tabel yang dihidangkan laporan itu, di 2009, Indonesia mempunyai hutang luar negeri sebesar USD 179,4 miliar. Banyaknya langsung bertambah di 2015 sebesar USD 307,74 miliar.
Lalu di tahun 2016, banyaknya jadi sebesar USD 318,94 miliar. Sesaat hutang periode pendek di 2019 capai USD 44,799 miliar.
Mengenai di atas Indonesia, ada 5 negara dengan hutang luar negeri paling besar yakni Brazil, India, Rusia, Meksiko serta Turki.
Keseluruhan hutang pemerintahan diprediksikan dapat capai Rp 5.000 triliun di 2020. Ini berlangsung bila pemerintahan tidak lakukan reformasi kebijaksanaan yang berkaitan dengan hutang pemerintahan.
