Banyak Soal Membelit UMKM
Pemerintahan terus-menerus menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital waktu wabah virus corona. Tetapi, Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menulis, tingkat kesuksesan UMKM digital cuman seputar 15%.
Oleh karenanya, edukasi aktor usaha dengan intensif jadi kewajiban.
Pemicu ke-2 yaitu UMKM lamban menyesuaikan untuk sesuaikan produk dengan ketertarikan customer. Ini sebab aktor usaha tidak mempunyai kekuatan menganalisa keperluan pasar.
Hal seirama dikatakan oleh Ketua Umum Federasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun. “Bertambah sebab gaptek, sebab ini kan hal yang baru,” katanya ke Katadata.co.id, tempo hari (7/10).
Walau demikian, dia menulis jika trend aktor UMKM masuk di ekosistem digital bertambah sepanjang wabah corona. Intinya dari bagian kulineran serta baju (fashion).
Walau demikian, UMKM tidak bisa seutuhnya memasuki service online. “Omzetnya cuman 10-15% dari basis online. Tertinggi 20%,” tutur Ikhsan.
Karena itu, mode usaha yang sangat mungkin dilaksanakan oleh aktor UMKM yaitu online to off line (O2O). Beberapa e-commerce seperti Bukalapak serta Blibli mengaplikasikan ide ini, lewat warung serta agen.
Ke-3, minimnya pengetahuan jalankan usaha online serta marketing produk ditengah-tengah ketatnya kompetisi. Direktur Penelitian KIC Mulya Amri menjelaskan, aktor UMKM perlu menyesuaikan untuk jalankan operasional bisnisnya dengan online.
Oleh karenanya, memerlukan training serta tuntunan. “Ini mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan digital mereka,” tutur Mulya dalam seminar-online bertopik ‘Digitalisasi UMKM: Rintangan serta Kesempatan’, Agustus lalu (11/8).
Ke-4, kurangnya koneksi internet. Di 2018, seputar 5.300 dusun atau 11% dari keseluruhan daerah di Indonesia belum terakses internet atau blank spot. Sekitar 3.500 salah satunya ada di Papua.
Sekarang ini, kualitas internet di 12.548 dusun dipandang belum baik, sebab tidak terakses 4G. Sekitar 9.113 ada di wilayah ketinggalan, paling depan, serta terluar (3T), hingga jadi tanggungan pemerintahan. Sedang 3.435 yang lain jadi tanggung jawab operator mobile.
