Perlu Peta Jalan di RI

Pemerintah perlu mempersiapkan peta jalan atau rangka kerja untuk membuat industri pemrosesan sampah berkepanjangan serta membuat ekonomi sirkular. Mode ini fokus pada pemakaian sumber daya yang efektif dengan mendaur atau memakai lagi barang untuk kelestarian lingkungan.

Ide ini menyertakan beberapa penopang kebutuhan dari bagian hulu sampai hilir. Dari mulai industri atau produsen, customer sampai pengumpul serta pemerintah untuk pembikin kebijaksanaan.

Sekarang ini, sirkular ekonomi itu sudah berubah di beberapa negara Eropa, seperti Denmark atau Inggris. Di negeri, kemauan serta ketertarikan pebisnis untuk mengembangan industri ramah lingkungan terus memperlihatkan trend positif.

Sesaat Duta Besar Indonesia untuk Norwegia serta Islandia, Todung Mulya Lubis mengutarakan keutamaan kejelasan hukum dalam menggandeng investasi bagian ini.

Tidak itu saja, implikasi sirkular ekonomi membutuhkan pertimbangan yang kuat serta pandangan mengenai design produk dari semua penopang kebutuhan.

“Saya lihat untuk membuat pola pikir ini perlu tiga faktor penting. Pertama dibutuhkan loyalitas political will. Ke-2, peraturan dapat mendukung seperti ketentuan wilayah ( Perda) yang relate,” tuturnya.

“Mendidik insinyur generasi baru atau kekuatan usaha. Kesadaran akan nilai warga akan menggerakkan pembangunan berkepanjangan sirkular ekonomi,” tuturnya.

Ia juga mengutamakan, implikasi sirkular ekonomi dapat diawali sekarang ini dengan lihat kesempatan prospek serta efeknya.

“Lihatlah loyalitas politik pemerintah. Perlu proses-proses negosiasi dengan semua penopang kebutuhan,” katanya.

Kesadaran warga di Indonesia untuk mendaur lagi sampah termasuk rendah.

Seputar 66,8% rumah tangga mengatasi sampah dengan dibakar. Walau sebenarnya, asap yang diakibatkan hasil dari pembakaran dapat memunculkan pencemaran udara serta mempengaruhi kesehatan. Detil tentang pengendalian sampah di Indonesia, dapat disaksikan dalam databoks berikut: